BAB I
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang
PNPM Mandiri adalah program nasional
penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Melalui
PNPM Mandiri dirumuskan mengenai mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang
melibatkan unsur masyarakat desa Kamiri, mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan.
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk
menciptakan / meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun
berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan
kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat
memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta
berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai
hasil yang dicapai.
Menurut Sumodiningrat
(1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan
masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.
Melalui proses pembangunan
partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat
miskin, dapat dapat ditumbuhkembangkan sehingga masyarakat miskin tersebut
bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.
PNPM Mandiri Perdesaan, merupakan salah satu
mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam
upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di
wilayah perdesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan
kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di perdesaan.
PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai
program pemberdayaan
masyarakat
yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan
pemerintah
daerah.
Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri
mengacu pada landasan
konstitusional
UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus
pelaksanaan
PNPM Mandiri.
Dalam Undang-undang kesejahteraan
masyarakat mengungkapkan bahwa penyelenggaraan masalah kesejahteraan masyarakat
mempunyai 4 aspek yaitu Rehabilitasi sosial, Jaminan sosial, Pemberdayaan
sosial dan Perlindungan sosial. Namun, pada penelitian akan mengarah pada salah
satu aspek yaitu pemberdayaan masyarakat desa Kamiri. Hal ini mengingat adanya
kewajiban pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Kamiri.
Sehingga membutuhkan perhatian khusus untuk membangkitkan inovasi yang lebih
baik dalam program pemberdayaan yang sesuai dengan keadaan masyarakat desa
Kamiri.
PNPM Mandiri pada hakekatnya
bertujuan untuk penguatan terhadap hak kepemilikan dan memberi kesempatan yang
sama bagi semua individu untuk mengerjakan aktivitas, khususnya dalam
meningkatkan kapasitas dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif.
B.Rumusan Masalah :
1. Bagaimana
strategi pengembangan ekonomi berbasis PNPM dalam pemberdayaan masyarakat desa
Kamiri ?
2. Bagaimana
manfaat pengembangan ekonomi berbasis PNPM di desa Kamiri ?
3. Bagaimana
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Kamiri di bidang ekonomi dalam
program PNPM ?
C.Tujuan Penelitian
1. Untuk
mengetahui strategi pengembangan ekonomi berbasis PNPM di desa Kamiri ?
2. Untuk
mengetahui manfaat pengembangan ekonomi berbasis PNPM di desa Kamiri ?
3. Untuk
mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat desa Kamiri di bidang ekonomi dalam
program PNPM ?
D.Manfaat
Penelitian
Dilihat dari beberapa tujuan penelitian yang telah
yang dimaksudkan, maka penulis dapat pula mencantumkan manfaat penelitian
sebagai berikut :
1. Dapat
mengetahui strategi pengembangan ekonomi berbasis PNPM.
2. Dapat
mengetahui manfaat PNPM dalam pemberdayaan masyarakat desa Kamiri.
3. Dapat
mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi dalam program
PNPM.
E.Batasan
Masalah
1. Pengembangan
ekonomi berbasis PNPM.
2. Manfaat
pengembangan ekonomi berbasis PNPM.
3. Tingkat
kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi dalam program PNPM.
BAB
II
LANDASAN TEORI
Pengertian
PNPM
PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan
kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Melalui PNPM Mandiri
dirumuskan mengenai mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan
unsur masyarakat desa Kamiri, mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan.
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan
atau meningkatkan kapasitas masyarakat menuju kemandiriannya dalam pembangunan
dari, oleh, dan untuk masyarakat. Secara umum PNPM Mandiri bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan kesempatan kerja.
Menurut Prijono dan
Pranarka (1996), pemberdayaan, yaitu Proses yang menekankan pada proses
memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau
memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan
pilihan hidupnya.
Sejarahnya, PNPM ini merupakan program lanjutan dari
Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dimulai tahun 1998. Awalnya proyek
PPK ini hanya dilakukan di beberapa propinsi sebagai uji coba, namun karena
dianggap berhasil dalam mengurangi kemiskinan maka program ini dijadikan
menjadi program nasional yang disebut dengan PNPM di seluruh Provinsi di
Indonesia.
Pelaksanaan PNPM di Indonesia mendapat banyak pujian
dari berbagai fihak, baik oleh pejabat pemerintah, maupun Bank Dunia. Indonesia
dijadikan sebagai contoh sukses pelaksanaan PNPM dalam upaya pengentasan kemiskinan
dan pencipataan lapangan kerja di desa.
Implementasi program ini didukung dengan sumber dana
yang berasal dari APBN dan APBD dalam bentuk cost sharing system. Kecamatan menjadi locus program untuk
mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program.
Pemerintah daerah tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan program karena PNPM
adalah murni program pemberdayaan dari, oleh dan untuk masyarakat sehingga ada
ketakutan jika pemerintah terlibat dalam pelaksanaan program terjadi konflik
kepentingan.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan ) merupakan salah satu program pemberdayaan
masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri
yang wilayah kerja dan target sasarannya adalah masyarakat perdesaan. PNPM
Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program
Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007.
Program
pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan
masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini
memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir
bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini terdiri
dari tiga komponen utama, yaitu : a)
Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat)
untuk kegiatan pembangunan, b) Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk
kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat
(capacity building), dan c) pendampingan
masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator kecamatan dan kabupaten.
Dalam PNPM
Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam
setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan,
pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan
paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan
pelestariannya.
Pelaksanaan
PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/ Kementrian Dalam Negeri. Program ini
didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
swadaya masyarakat dan partisipasi dari dunia usaha.
Program
Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia
yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan,
memperkuat institusi lokal dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. PPK
telah dimulai sejak Indonesia mengalami krisis multidimensi & perubahan
politik pada 1998. Melihat keberhasilannya, saat ini pemerintah mengadopsi
mekanisme dan skema PPK dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM).
”Tujuan dari kegiatan PNPM MP adalah memotivasi masyarakat
untuk melaksanakan kegiatan secara lebih baik, dan juga sebagai media bagi
masyarakat dalam mendukung transparansi pelaksanaan kegiatan,”
Bappenas (2004), dalam Diah, 2007 mendefinisikan kemiskinan
sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan
perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan
mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat antara lain,
terpenuhinya
kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan,
pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan
hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk
berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun
laki-laki.
BAB
III
METODE PENELITIAN
A.Waktu
dan Tempat Penelian
Penelitian
dilaksanakan mulai Agustus 2012 sampai Desember 2012. Sedangkan tempat
penelitian adalah Desa Kamiri.
B.Metode
Penelitian
Dalam penelitian
ini penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan ( Liberary Research ),
penelitian koesioner dan metode pengamatan ( observasi ).
C.Sumber
Data dan Cara Pengumpulan Data
1.Sumber Data
a. Data
primer, adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang dalam
penelitian ini adalah Desa Kamiri.
b. Data
sekunder, adalah data yang dapat menunjang data primer. Dan sekunder ini
diambil dari buku dan internet yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
2.Instrument
dan Cara Pengumpulan Data
Teknik dan cara
pengumpulan data yang penukis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik
pembagian angket yang berisi sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada reponden.
3.Teknik
dan Pengumpulan Data
Dalam
pengumpulan data penulis menggunakan tiga cara, yaitu :
a. Observasi,
adalah kegiatan pengamatan, kegiatan ini merupakan titik awal
yang dilaksanakan penulis dalam mengumpulkan data.
b. Kuesioner,
proses ini berfungsi mengumpulkan keterengan-keterangan yang diketahui oleh
responden dan pendapat atas sikap responden terhadap masalah penelitian.
c. Library Research, adalah pengumpulan data
penunjang dari perpustakaan.
D.Populasi dan Sampel
1.Populasi
Populasi adalah
semua element yang menjadi bagian dalam kesatuan, sedangkan yang menjadi
“populasi” dalam penelitian ini adalah anggota pnpm desa Kamiri.
Tabel
I
Jumlah penduduk desa Kamiri
No.
|
Dusun
|
Jumlah
Penduduk
|
1
2
|
Baera
Kamiri
|
350
132
|
Jumlah
|
482
|
Sumber Data : Populasi penduduk desa Kamiri
2.Sampel
Sampel adalah jumlah
keseluruhan dari hasil yang dianggap dapat mewakili atau bagian dari populasi
yang terpilih untuk penelitian yang karakteristiknya dianggap mewakili seluruh
popoulasi, yang menjadi sampel disini adalah 10% dari jumlah populasi yang
diambil dari masyarakat Desa Kamiri
yaitu 48 responden.
Rumus
yang digunakan untuk menentukan sampel yaitu rumus proporsional sebagai berikut
:
× n
Dimana: Ni = ukuran ukuran populasi untuk strata ke I n
(Sampel), ni = ukuran sampel untuk strata ke I n (populasi).
- Baera = 35
2. Kamiri =
dibulatkan menjadi 13
Tabel
II
Jumlah Sampel penduduk desaKamiri
No
|
Nama Dusun
|
Populasi
|
Sampel
|
1
2
|
Baera
Kamiri
|
350
132
|
35
13
|
Jumlah
|
482
|
48
|
Sumber
: Hasil penelitian populasi penduduk desa Kamiri
BAB
IV
HASIL
DAN PEMBAHASAN
Dari
penelitian yang dilakukan berbagai jawaban yang diperoleh penulis, maka penulis
dapat menampilkan hasil-hasilnya dalam bentuk table, selanjutnya tabel-tabel
tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat.
Tabel
III.
Tingkat pengetahuan
terhadap strategi pengembangan ekonomi berbasis PNPM.
Pengetahuan
|
Frekuensi
|
Persentase
|
Sangat tahu
Tahu
Tidak tahu
Kurang tahu
|
4
21
16
7
|
8,33%
43,76%
33,33%
14,58%
|
Jumlah
|
48
|
100%
|
Sumber
data : Hasil pengetahuan masyarakat terhadap strategi pengembangan
ekonomi
berbasis PNPM.
Berdasarkan tabel III, yaitu
memberikan gambaran mengenai tingkat pengetahuan ekonomi berbasis PNPM, dapat
disimpulkan bahwa yang menjawab sangat tahu sebanyak 4 orang atau sekitar 8,33
%, masyarakat yang menjawab tahu sebanyak 21 orang atau 43,76 %, masyarakat
yang menjawab tidak tahu sebanyak 16 orang atau 33,33 %, masyarakat yang
menjawab kurang tahu sebanyak 7 orang atau 14,58 %.
Jadi berdasarkan tabel III data
dapat disimpulkan bahwa masyarakat tahu tentang strategi pengembangan ekonomi
berbasis PNPM.
Tabel IV
Tingkat
pengetahuan tentang strategi pengembangan ekonomi berbasis PNPM terhadap
penilaian dalam pengembangan ekonomi.
Tingkat
Pengetahuan
|
Penilaian
dalam pemgembangan ekonomi
|
Jumlah
|
|||
Sangat
baik
|
Baik
|
Tidak
baik
|
Kurang
baik
|
||
Sangat
tahu
Tahu
Tidak
tahu
Kurang
tahu
|
2
7
1
-
|
2
11
5
10
|
-
1
1
-
|
-
2
-
6
|
4
21
7
16
|
Jumlah
|
10
|
28
|
2
|
8
|
48
|
Sumber data : Hasil penelitian
masyarakat terhadap pengembangan ekonomi
berbasis
PNPM di desa Kamiri.
Berdasarkan tabel IV, yaitu
menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan tantang strategi pengembangan ekonomi
berbasis PNPM terhadap penilaian dalam pengembangan ekonomi yang menjawab
sangat tahu dan sangat baik sebanyak 2 orang, masyarakat yang menjawab sangat
tahu dan baik sebanyak 2, masyarakat yang menjawab tahu dan sangat baik
sebanyak 7 orang, masyarakat yang menjawab tahu dan baik sebanyak 11 orang,
masyarakat yang menjawab tahu dan tidak baik sebanyak 1 orang, masyarakat yang
menjawab tahu dan kurang baik sebanyak 2 orang, masyarakat yang menjawab tidak
tahu dan sangat baik sebanyak 1 orang, masyarakat yang menjawab tidak tahu dan
baik sebanyak 5 orang, masyarakat yang menjawab tidak tahu dan tidak baik
sebanyak 1 orang, masyarakat yang menjawab kurang tahu dan baik sebanyak 10
orang, masyarakat yang menjawab kurang tahu dan kurang baik sebanyak 6 orang.
Jadi berdasarkan tabel IV, data
dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan tentang strategi pengembangan
ekonomi berbasis PNPM terhadap penilaian dalam pengembangan ekonomi yaitu tahu
dan baik.
Tabel
V
Tingkat pemahaman tentang
pengembangan ekonomi berbasis PNPM
Pengetahuan
|
Frekuensi
|
Persentase
|
Sangat
paham
Paham
Tidak
paham
Kurang
paham
|
8
26
6
8
|
16,67%
54,16%
12,5%
16,67%
|
Jumlah
|
48
|
100%
|
Sumber
data : Hasil pemahaman masyarakat terhadap pengembangan ekonomi berbasis PNPM.
Berdasarkan tabel V, yaitu
menjelaskan bahwa tingkat pemahaman
tentang pengembangan ekonomi berbasis PNPM masyarakat yang menjawab sangat
paham sebanyak 8 orang atau 16,67 %, masyarakat yang menjawab paham sebanyak 26
orang atau 54,16 %, masyarakat yang menjawab tidak paham sebanyak 6 orang atau
12,5 %, masyarakat yang menjawab kurang paham sebanyak 8 orang atau 16,67 %.
Jadi, berdasarkan tabel V data dapat
disimpulkan bahwa masyarakat paham terhadap pengembangan ekonomi berbasis PNPM.
Tabel
VI
Tingkat pengetahuan tentang manfaat
pengembangan ekonomi berbasis PNPM
Pengetahuan
|
Frekuensi
|
Persentase
|
Sangat
tahu
Tahu
Tidak
tahu
Kurang
tahu
|
7
26
10
5
|
14,58%
54,16%
20,8%
10.46%
|
Jumlah
|
48
|
100%
|
Sumber
data : Hasil pengetahuan masyarakat terhadap manfaat pengembangan ekonomi
berbasis PNPM.
Berdasarkan tabel VI, yaitu data
dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang sangat tahu terhadap manfaat
pengembangan ekonomi berbasis PNPM, yaitu sebanyak 7 orang atau 14,58 %,
masyarakat yang menjawab tahu sebanyak 26 orang atau 54,16 %, masyarakat yang
menjawab tidak tahu sebanyak 10 orang atau 20,8 %, masyarakat yang menjawab
kurang tahu 5 orang atau 10,46 %.
Jadi berdasarkan tabel VI, data
dapat disimpulkan bahwa masyarakat tahu terhadap manfaat penembangan ekonomi
berbasis PNPM.
Tabel VII
Manfaat
pengembangan ekonomi dalam program PNPM
Manfaat
|
Frekuensi
|
Persentase
|
Banyak
Ada
Tidak
ada
Sedikit
|
15
18
2
13
|
31,25%
37,5%
4,17%
27,08%
|
Jumlah
|
48
|
100%
|
Sumber
data : Hasil penelitian masyarakat terhadap manfaat pengembangan ekonomi.
Berdasarkan
tabel VII, yaitu dapat dijelaskan bahwa manfaat pengembangan ekonomi program
PNPM, masyarakat yang menjawab banyak
yaitu 15 orang atau 31,25 %, masyarakat yang menjawab ada yaitu 18 orang atau
37,3 %, masyarakat yang menjawab tidak ada yaitu 2 orang atau 4,17 %, masyarakat
yang menjawab sedikit yaitu 13 orang atau 27,08 %.
Jadi
berdasarkan tabel VII, dapat disimpulkan bahwa ada manfaat terhadap pengembangan
ekonomi dalam program PNPM.
Tabel VIII
Pengaruh
program PNPM terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.
Pengaruh
|
Frekuensi
|
Persentase
|
Sangat
berpengaruh
Berpengaruh
Kurang
berpengaruh
Tidak
berpengaruh
|
11
20
11
6
|
22,9%
41,7%
22,9%
12,5%
|
Jumlah
|
48
|
100%
|
Sumber
data : Hasil penelitian masyarakat tentang pengaruh program PNPM terhadap
kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan tabel VIII, yaitu dapat disimpulkan bahwa
masyarakat yang menjawab sangat berpengaruh yaitu 11 orang atau 22,9 %,
masyarakat yang menjawab berpengaruh yaitu sebanyak 20 orang atau 41,7 %,
masyarakat yang menjawab kurang berpengaruh yaitu sebanyak 11 orang atau 22,9
%. Masyarakat yang menjawab tidak berpengaruh yaitu sebanyak 6 orang atau 12,5
%.
Jadi berdasarkan tabek VIII, data dapat disimpulkan bahwa
program PNPM berpengaru terhadap kesejahteraan masyarakat.
Tabel IX
Pandangan
masyarakat tentang program PNPM terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.
Pandangan
|
Tingkat
kesejahteraan masyarakat
|
Jumlah
|
|||
Sangat
bagus
|
Bagus
|
Kurang
bagus
|
Tidak
bagus
|
||
Sangat
sejahtera
Sejahtera
Kurang
sejahtera
Tidak
sejahtera
|
2
7
1
5
|
3
10
-
8
|
-
1
1
-
|
-
2
4
4
|
5
20
6
17
|
Jumlah
|
15
|
21
|
2
|
10
|
48
|
Sumber data : Hasil penelitian tingkat
kesejahteraan masyarakat dengan PNPM.
Berdasarkan tabel IX, dapat disimpulkan bahwa, pandangan
masyarakat tentang program PNPM terhadap tingkat kesejahteraan, masyarakat yang
menjawab sangat sejahtera dan sangat bagus yaitu, sebanyak 2 orang, masyarakat
yang menjawab sangat sejahtera dan bagus yaitu, sebanyak 3 orang, masyarakat
yang menjawab sejahtera dan sangat bagus yaitu, sebanyak 7 orang, masyarakat
yang menjawab sejahtera dan bagus yaitu, sebanyak 10 orang, masyarakat yang
menjawab sejahtera dan kurang bagus yaitu, sebanyak 1 orang, masyarakat yang
menjawab sejahtera dan tidak bagus yaitu, sebanyak 2 orang, masyarakat yang
menjawab kurang sejahtera dan sangat bagus yaitu, sebanyak 1 orang, masyarakat
yang menjawab kurang sejahtera dan kurang bagus yaitu, sebanyak 1 orang, dan
masyarakat yang menjawab kurang sejahtera dan tidak bagus yaitu, sebanyak 4
orang, masyarakat yang menjawab tidak sejahtera dan sangat bagus yaitu sebanyak
5 orang, masyarakat yang menjawab tidak sejahtera dan bagus yaitu sebanyak 8
orang, masyarakat yang menjawab tidak sejahtera dan tidak bagus yaitu sebanyak
4 orang,
Jadi, berdasarkan tabel IX, data dapat disimpulkan bahwa
pandangan masyarakat tentang program PNPM terhadap tingkat kesejahteraan
masyarakat yaitu, sejahtera dan bagus.
BAB
IV
PENUTUP
A.Kesimpulan
Dari hasil penilitian ini, maka penulis dapat menarik
kesimpulan dan saran.
Masyarakat sudah banyak mengetahui tentang pemberdayaan ekonomi
dalam program PNPM . Namun masih ada masyarakat yang belum tahu pasti terntang
program pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah ini.
Jadi, sebagian masyarakat yang memehami program
pemberdayaan masyarakat ( PNPM ) sudah sejahtera.
B.Saran
Bagi masyarakat
yang belum mengetahui dengan adanya program pemberdayaan masyarakat agar dapat
menanyakan kepada masyarakat yang sudah paham, atau sebaliknya, masyarakat yang
sudah paham agar dapat menjelaskan kepada masyarakat yang kurang tahu dengan
adanya program pemberdayaan masyarakat
ini.
DAFTAR
PUSTAKA
Keputusan
Menko Kesra No. 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri);
www.pnpm-mandiri.org;
www.p2kp.org;
http://tkpkri.org;
http://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan;
www.bappenas.go.id;
www.p2dtk.bappenas.go.id.
http://www.kabarindonesia.com;
dan
www.Pergerakan-Indonesia.org.
LAMPIRAN
(BIODATA)
Nama Lengkap : Nirwan
Nis : 12001
Kelas : XII IPS 3
Alamat Sekolah : Jalan Jenderal Sudirman No. 32 Barru
Tempat/Tnggal/Lahir : Malangke, 28 Februari 1994
Hobby : Memancing
Alamat : Baera
Nama Orang Tua
Ayah : Arifin
Ibu : Hj.Mardiana
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Petani
Ibu : IRT
Alamat Orang Tua
Ayah : Baera
Ibu : Baera
0 komentar:
Post a Comment